Kebijakan Lockdown di Kabupaten Cirebon Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat
Senin, 30 Maret 2020
Edit
 |
| Petugas disinfektan tengah melakukan penyemprotan di permukiman warga di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Minggu (29/3/2020). |
CIREBON, FC - Kabupaten Cirebon termasuk salah satu daerah zona merah di Jawa Barat. Atas kondisi ini, Kabupaten Cirebon terus melakukan perlawanan kepada virus corona. Salah satunya dengan melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah permukiman warga dan jalan-jalan di Kabupaten Cirebon.
Menyikapi zona merah, Pemerintah Kabupaten Cirebon, masih menunggu instruksi pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah demi mencegah penyebaran Covid-19. Cirebon termasuk zona merah yang rentan terpapar penyakit akibat virus korona baru tersebut.
”Sejauh ini, belum ada kebijakan seperti itu (lockdown),” kata juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan, di Cirebon, Minggu (29/3/2020).
Menurut dia, karantina wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ini sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di media.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 55 Ayat 1, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Adapun UU No 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan, pemerintah pusat dan daerah dapat menetapkan jenis penyakit yang membutuhkan karantina, tempat, dan lama karantina.
Saat ini, pihaknya berupaya mencegah penyebaran Covid-19 melalui penyemprotan disinfektan di fasilitas umum dan jalan protokol. Pihaknya juga melarang warga berkerumun tanpa alasan jelas dan meminta masyarakat berada di rumah saja. (Bam)