Disdik Kabupaten Cirebon Susun Strategi Agar PPDB Lancar dan Lulusan SD, SMP Lanjut Sekolah
KABUPATEN CIREBON — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon telah menyusun strategi agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan lancar. Disdik menargetkan seluruh lulusan SD dan SMP bisa melanjutkan sekolah.
Sekadar diketahui, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menandatangani komitmen dukungan penyelenggaraan PPDB 2024 di SMP Negeri 1 Sumber, Rabu (12/6/2024).
Setelah penandatanganan itu, Disdik Kabupaten Cirebon langsung tancap gas menyusun strategi, agar lulusan SD dan SMP bisa melanjutkan sekolah.
Kuota atau daya tampung PPDB 2024 jenjang SMP di Kabupaten Cirebon, sebanyak 20.800 siswa. Sedangkan jumlah lulusan dari SD di Kabupaten Cirebon, berjumlah 33.883 siswa.
“Kita targetkan tahun ini anak-anak SD maupun SMP bisa melanjutkan semuanya. Pertama, PPDB sekolah negeri utamanya. Setelah sekolah negeri selesai, kami akan himpun data dari sekolah-sekolah mau lanjut ke mana anak-anak ini (yang belum diterima di SMP negeri),” kata Kepala Disdik Kabupaten Cirebon, H Ronianto SPd MM di kantornya, Senin (24/6/2024).
Setelah data siswa yang belum melanjutkan sekolah terhimpun, lanjut Ronianto, Disdik Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta. Data siswa yang belum melanjutkan ke sekolah itu diserahkan ke MKKS.
“Mangga (sekolah swasta) jemput bola. Setelah nanti dalam waktu satu minggu SMP swasta sudah tutup (pendaftaran) dan KBM berjalan, maka kami menerima umpan balik dari mereka. Mana yang sudah diterima di sekolah swasta,” ujarnya.
Menurutnya, siswa yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah swasta biasanya karena faktor ekonomi, waktu, dan berkebutuhan khusus. Disdik kemudian bakal berkoordinasi dan menggelar rapat dengan penilik.
“Kami ada rapat antara penilik dan pengawas, untuk menyelesaikan (permasalahan) agar anak-anak di Kabupaten Cirebon 100 persen bisa melanjutkan ke SMP atau SMA. Dari penilik itu, selanjutnya akan bergerak dengan pusat kegiatan belajar masyarakat (KBM),” jelas Ronianto.
“Jadi, yang punya kesulitan ekonomi, waktu, dan tenaga untuk bisa melaksanakan pembelajaran formal, kita siapkan pendidikan nonformal,” sambungnya.
“Mereka bisa ikut paket B, paket C. Anaknya tidak mampu, atau alasannya orang tuanya tidak ada semua, atau dia harus bekerja, maka kita tampung ke paket B. Jadi, anaknya tetap bisa bersekolah,” imbuhnya. (Ara)